Layanan konsultasi teknis yang komprehensif untuk memastikan fasilitas penyimpanan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan akhir limbah B3 perusahaan Anda memenuhi standar legalitas.
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 6 Tahun 2021 (Pasal 1 Ayat 44), prosedur perolehan Persetujuan Teknis (Pertek) mewajibkan pemenuhan standar pengelolaan infrastruktur fisik dan administratif yang sangat detail.
Proses pengajuan yang panjang—mulai dari survei teknis, pengujian laboratorium, hingga sidang pembahasan teknis—kerap menyita waktu manajemen. Kekhawatiran utama adalah apabila fasilitas pengelolaan yang diinvestasikan dinilai belum memenuhi kualifikasi operasi oleh instansi penilai.
Pengelolaan Limbah B3 yang terstandar merupakan fondasi utama manajemen risiko korporasi dalam melindungi ekosistem dan kesehatan publik dari material berbahaya.
Memproses kelayakan Pertek Limbah B3 membutuhkan metodologi saintifik dan pemahaman prosedural yang akurat. Koordinasi intensif dengan instansi terkait sangat krusial.
PT. Geosentra Konsultan Indonesia hadir sebagai akselerator pemenuhan administrasi kelayakan fasilitas Anda. Berbekal pengalaman mendampingi 20+ korporasi (Pertambangan, Fasilitas Kesehatan, Manufaktur), kami merancang tata kelola dokumen yang siap menghadapi proses audit dan uji kelayakan pemerintah. Kami juga merekomendasikan efisiensi dengan teknologi terkini seperti Teknologi Thermal, Bioremediasi, serta metode pengemasan yang terstandarisasi aman.
Tim kami melakukan identifikasi lapangan dan supervisi pengujian pada laboratorium terakreditasi untuk memverifikasi kelayakan fasilitas limbah B3 Anda.
Merangkum data teknis lapangan menjadi dokumen formal Persetujuan Teknis untuk diajukan dalam permohonan surat pengantar (Submission Process) ke KLHK.
Kami memberikan pendampingan teknis penuh saat Sidang Pembahasan dan asistensi dokumen dengan pihak penilai hingga Persetujuan Teknis resmi diterbitkan.
Ketidakpatuhan dalam sistem pengelolaan Limbah B3 membawa konsekuensi hukum yang serius bagi operasional perusahaan. Hal ini meliputi risiko sanksi administratif, evaluasi ulang izin operasi, hingga penurunan reputasi perusahaan (reputational risk) secara signifikan.
Mitigasi risiko tersebut dengan berinvestasi pada legalitas yang terjamin. Melalui penerbitan Pertek B3 yang sah, manajemen menciptakan fasilitas kerja yang memenuhi standar keselamatan tinggi, meminimalkan temuan saat audit kepatuhan, dan menegaskan profil perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab.
